AV – Banda Aceh: Gubernur Aceh Zaini Abdullah, melantik Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Zulkifli HS di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Jumat (9/9).

Zaini mengatakan, pergantian ketua badan pengawas PDPA tersebut harus dapat membawa penyegaran ditubuh PDPA, sehingga dapat mendorong dan menjalankan operasional bisnisnya secara kreatif, inovatif dan produktif.

“Pengelolaan PDPA harus mengedepankan profesionalisme untuk menjalankan menejarialnya dan dituntut untuk lebih fokus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Sehingga perusahaan daerah ini berjalan dengan benar sebagaimana perusahaan yang berorientasi pada bisnis yang berpedoman pada good corporate gorvernance, dan dapat terus mengurangi tingkat ketergantungannya kepada Pemerintah Aceh,” katanya.

Menurutnya, PDPA merupakan salah suatu instrumen penting dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi Aceh, baik dalam hal penyediaan barang dan jasa yang bermutu. Pemenuhan hajat hidup masyarakat ini harus berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“PDPA memiliki fungsi yang sangat strategis bagi pembangunan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di tingkat lokal. Kami menyadari, saat ini pengurus PDPA terus berupaya menjalankan kerja-kerja efektif guna mengoptimalkan peran lembaga ini, meski ada keterbatasan dalam hal pendanaan. Pemerintah Aceh tentu tidak akan tinggal diam menyikapi situasi ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ke depannya status PDPA agar bisa ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (PTPA) sebagai Holding Company Pemerintah Aceh.

“Mudah-mudahan nantinya akan beruabah dari PD menjadi PT, peningkatan status. Mudah-mudahan nantinya bisa lebih (PDPA) bermutu untuk menjalankan tugasnya, sebagai holding pertanian,” pungkasnya.

Zaini juga menilai, selama ini PDPA sudah berjalan dengan baik, untuk itu ia berharap badan PDPA yang baru agar bisa langsung bekerja kkarena pekerjaan sudah menunggu. “Apa yang kita harapkan, (semoga) semua berjalan dengan baik. Ini guna untuk peningkatan ekonomi dari pemerintah Aceh”

Untuk mencari mitra baru, gubernur mengatakan pemerintah akan terus gengan gencar dan lebih intensif lagi menjalin komunikasi. Meskipun saat ini telah menjalin beberapa kesepakatan dan kerjasama, dengan PT. Pertamina Geothermal Energy, Pertagas dalam Regasifikasi Arun, dan PT. Triangle Energy dalam pengelolaan wilayah kerja blok pase.

Untuk itu, ia juga mengimbau semua pihak di Aceh agar mendukung kerjasama ini, sehingga semua kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

“Terget utama yang akan dilakukan PDPA dalam waktu dekat ini, harus mengejar dan menindaklanjuti (kerjasama) yang sudah dilakukan regasifikasi. Seemua akan kita tindaklanjuti. Jadi sekarang kita masih menunggu SKK Migas untuk menandatangani kontrak untuk kita tindaklanjuti,” sebutnya.
“Jadi posisi kita saat ini sudah masuk pada step (tahap) melakukan tindakan di lapangan. Makanya kita menunggu kebijakan dari Jakarta dulu, untuk mempercepat pengelolaan gas Aceh ini kepada kita”

Sementara itu, untuk struktur dan kontor yang akan ditempati pengurus PDPA, Gubernur mengatakan akan segera dipersiapkan dan mengusahakannya. Karena hal ini memang menjadi keharusan.

“Ini segera diupayakan, ini kita akan cari, jika pun belum ada, (bisa) menumpang dulu. Tentu ini harus sejalan semua, kantornya ada, perusahaannya juga. Walau bagaimana (ceritanya) akan kita usahankan sebelum dapat lokal (tempat) yang definitif,” tuturnya (Murti)

BAGIKAN