AV – Banda Aceh: Pemerintah Aceh menetapkan Upah Minimum Pro­vinsi (UMP) Aceh pada tahun 2017 sebesar Rp2,5 juta atau naik 20 persen dibandingkan UMP Aceh tahun 2016 yaitu sebesar Rp2.118.500 dan UMP tahun 2015 berjumlah Rp1.900.000 perbulan.

Gubernur Aceh non aktif, Zaini Abdullah mengatakan penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Ketenagakerjaan Aceh. Ketetapan ini berlaku efektif mulai Januari 2017.

“Apa yang saya lakukan tentu didasari oleh regulasi yang ada. Angka Rp 2,5 juta itu bukan muncul tiba-tiba. Ini ditetapkan dengan mempertimbangkan semua aturan,” kata Zaini Abdullah, Senin (31/10

Padahal Dewan Pengupahan Pro­vinsi Aceh saat itu hanya menetapkan be­saran UMP 2017 sekitar Rp2,2 juta. Naik sekitar Rp174 ribu dari UMP 2016 yang berjumlah Rp2,1 juta.

“Jumlah Rp 2,5 juta sebagai angka minimal gaji pekerja formal di Aceh, sangat rasional. Apalagi jika dikaitkan dengan indeks kebutuhan hidup layak di Aceh yang mencapai Rp 2,7 juta. Bahkan kalangan buruh berharap UMP Aceh naik di atas Rp 3 juta,” sebutnya.

Jadi, penetapan UMP Aceh 2017 tidak semata-mata menggunakan formula yang diatur dalam peraturan pemerintah. PP 78/2015 tersebut lebih berpihak pengusaha ketimbang buruh.

“Akhirnya, bismillah saya menetapkan Rp 2,5 juta, setelah mendapat masukan dari SKPA terkait. Jadi sebenarnya Rp 2,5 juta ini masih di bawah kebutuhan layak hidup. Dalam hal ini, saya tentu berdiri di tengah kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja atau buruh,” lanjutnya.

Penetapan UMP Aceh 2017 menjadi Rp 2,5 juta diperuntukkan bagi sekitar 1,2 juta pekerja di Aceh. Menurutnya, hal ini akan mendapat sambutan positif, tidak hanya dari buruh namun pengusaha.

“Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. Tolong ditulis, bahwa apa yang saya lakukan ini konstitusional. Untuk itu saya siap pasang badan agar Upah Minimum Provinsi dapat dilaksanakan,” terangnya.

Meski demikian, penetapan UMP Aceh 2017, tetap akan menimbulkan pro kontra bagi sejumlah kalangan. Seperti halnya kebijakan Peraturan Gubernur tentang pemberian ASI eksklusif dan cuti hamil/melahirkan selama 6 bulan di Aceh.

“Awalnya kebijakan cuti hamil dan melahirkan ada yang tidak setuju. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa ini adalah kepentingan bersama seluruh masyarakat Aceh. Sesuai dengan kekhususan Aceh. Alhamdulillah ini berjalan.” paparnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Kadis­naker­mob­­duk) Aceh, Kamaruddin Andalah, me­njelaskan dasar UMP ialah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ke­tenagaker­ja­an.

“Jumlah jenis barang dalam kebutuhan hidup layak (KHL) pun tetap berjumlah 60 jenis (seperti tahun lalu) sesuai dengan Peraturan Menteri Tena­ga Kerja Nomor 13 Tahun 2012,” katanya.

Menurutnya, UMP yang ditetapkan itu merupakan upah bu­lanan terendah dengan waktu kerja 7 jam perhari atau 40 jam perming­gu bagi sistem kerja 6 hari perminggu dan 8 jam peehari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 5 hari perminggu.

“UMP tersebut berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” jelasnya.

Sedangkan, dalam Pergub Nomor 72 Tahun 2016 juga disebutkan bah­wa perusa­haan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan yang di­atur pada Pasal 4 Pergub tersebut, di­la­rang mengurangi atau menurun­kan upah sesuai dengan keten­tuan Pa­sal 15 Peraturan Menaker Nomor 7 Ta­hun 2013 tentang Upah Minimum.

“Kemudian, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Per­gub ini, dapat mengajukan penangguhan,” ujarnya.

Meski demikian, dia berharap pada awal 2017 men­da­tang seluruh pengusaha di Aceh su­dah mampu mem­bayarkan upah pekerja sesuai dengan UMP yang barusan ditetapkan ini.

“Besaran UMP yang mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2017 tersebut meningkat sekitar 20 persen yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para buruh pekerja­nya di Aceh,” sebutnya.

Ia mengingatkan, peraturan ini berlaku bagi seluruh pekerja/kar­yawan, baik di perusahan swasta, BUMN/BUMD, instansi pe­me­rintah, maupun usaha-usaha sosial lainnya, maupun instansi pemerintah. Pelaksanaan Pergub tersebut juga akan diawasi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Sekretaris Aliansi Buruh Aceh, Habiby Inseun mengapresiasi Pemerintah Aceh yang telah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh menjadi Rp 2,5 juta.

“Kami sangat bahagia. Ini adalah hadiah dari pemerintah untuk para pekerja di Aceh,” katanya.

Meski upah minimum belum seperti harapan para buruh, dia mengaku ini langkah penting sebagai perhatian kepada kaum buruh.

“Ini perlu diapresiasi. Gubernur Aceh telah mendengar suara buruh. Sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan hidup lebih baik. Akan tetapi UMP ideal di Aceh Rp 3 juta,” lanjutnya.

Menurutnya, Aliansi Buruh Aceh tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada gubernur. Dia juga optimistis bahwa keputusan ini tidak akan ditolak oleh perusahaan. Bahkan selama ini, tidak ada perusahaan yang meminta penangguhan upah.

“Karena ini tidak hanya memperhatikan aspek pekerja, namun juga keberlangsungan perusahaan. Dengan UMP layak, artinya perusahaan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Keputusan ini kami nilai sebagai keperpihakan Pemerintah Aceh menjawab aspirasi kaum pekerja di Aceh.” pungkasnya. (Redaksi)

BAGIKAN