AV – Banda Aceh; Pemerintah Aceh melaksanakan rapat koordinasi kependudukan dengan berbagai instansi terkait untuk mendukung dan mensukseskan tahapan Pilkada serantak di Aceh. Rapat kali ini membahas berbgai hal seperti jumlah pemilih, masyarakat yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektornik sebagai syarat pemilih dan hal lainnya terkait Pilkada.

“Rapat koordinasi ini kita laksanakan guna mendukung tahapan Pilkada seratak di Aceh,” kata Asisten I Gubenur Aceh, Muzakkar A. Gani, di Aula Serbaguna Kantor Gubenrur Aceh, Banda Aceh, Selasa (29/11).

Ia mengatakan, pelaksanaan Pilkada pada 15 Februari 2017 mendatang sudah semekin dekat, untuk itu perlu dilakukan berbagai langkah-langkap persiapan termasuk rapat koordinasi.

“Berbagai langkah dan persiapan serta pembenahan harus terus kita lakukan dengan cepat dan tepat serta meningkatkan layanan seluruh sektor di Aceh,” katanya.

Dia menambahkan, Pilkada Aceh merupakan salah penyelenggaraan terbesar di Indonesia saat ini, sehingga ia mengimbau semua pihak agar lebih cermat dalam memahami persoalan yang timbul.

“Pilkada di Aceh termasuk paling besar yang diselenggarkan di Indonesia, karena dilakasanakan di 20 kabupaten/kota dan satu tingkat provinsi (pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur). Ini harus kita pahami bersama,” ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umun (KPU) pada Pilkada ini setiap pemilih harus miliki KPT elektronik untuk menggunakan hak pilihnya. Perihal inilah menjadi pebahasan dalam rapat, karena setiap warga negara memiliki hak yang harus diperhatikan pemerintah atau negara.

“Di sini kita memastikan agar tidak ada masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak memiliki KTP elektronik. Karena satu suara sangat menentukan mesa depan daerah kita,” sebutnya.

Sejumlah instansi terkait ikut menghadiri repat koordinasi ini, diantaranya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi dan Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi dan Kabupaten/kota, Disdukcapil Kabupaten/kota, Dinas Resigistrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh dan perwakikan Direktorat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil RI, Erikson P. Manihuruk. [M Ali]

BAGIKAN