AV – Banda Aceh: Meski keputusan resmi KIP Aceh belum memastikan kandidat kepala daerah terpilih. Akan tetapi, sejumlah paslon telah menyatakan penolakan terhasil hasil pilkada serentak 15 Februari lalu.

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, menjelaskan, rapat pleno terbuka dilakukan secara umum. Jika paslon yang menolak, seharusnya mereka memiliki alasan sesuai undang-udang dasar maka akan diselesaikan secara baik dan bijak.

“Jika menolak hasil, tentunya kami berharap dilakukan dengan mengedepan upaya-upaya hokum. Jadi salurannya tempuh jalur hukum, makamah konstitusi. Jika ada keberatan dari rekapitulasi tingkat provinsi,” kata Ridwan Hadi, Selasa (21/2) di Banda Aceh.

Menurutnya, jika hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten kota itu sudah clear dan lancar, tentunya KIP Aceh hanya merekap hasil-hasil dari kabupaten kota saja.

“Jadi kalau ada keberatan di tingkat kabupaten kota, maka diselesaikan di sana. Apakah diminta untuk dihitung ulang, atau diperiksa kembali rekap di tingkat kecamatan. Jadi seperti itu tahapannya, tidak rumit lah. Jangan lalu kemudian menolak, akhirnya pemungutan suara ulang tentu itu sudah lewat. Semua sesuia aturan,” terangnya.

Sebelumnya, dilaporkan pasangan Calon Bupati Aceh/Wakil Bupati Aceh Timur nomor Urut 1 Ridwan Abubakar- Abdul Rani (Nektu-Polem), menolak hasil Pilkada Aceh Timur 2017-2022.

Senada juga disampaikan, juru Bicara Partai Aceh, Suaidi Sulaiman menyebutkan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid tak menang dalam Pilkada.

“Dalam melakukan listing, kami melihat  baanvak kejanggalan yang didapatkan, arena itu, kami akan menempuh jalur hukum. Kami punya data sendiri berdasarakan form C1 KWK yang kami miliki namun sampai malam ini tim masih bekerja untuk validasi semua form C1 ini, ” katanya saat konferensi pers Tim Pemenangan Muzakir-TA Khalid di Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Banda Aceh, Senin (20/2) malam. (Mulya)

BAGIKAN