Warga Pidie Tolak Ganti Rugi Lahan Tol Sibanceh

0
Pemilik lahan melihat bangunan ruko yang akan diganti rugi untuk pembangunan jalan tol Aceh di Padang Tiji, Sigli Kabupaten Pidie, Minggu (6/9/2020) (Foto:RL)

AV- Pidie: Belasan warga Desa Teungoh Drien, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, menolak ganti rugi lahan ruas jalan tol Aceh di wililayah tersebut.

Mereka menilai ganti rugi lahan tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Warga keberatan menerima harga yang ditentukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di bawah harga pasaran.

Bahkan ada lahan berisi bangunan dua unit ruko berlantai dua, namun ditetapkan harga sebesar 170 juta rupiah. Sementara harga lahan 415 ribu rupiah per meter yang berada dipinggir jalan Nasional Medan-Banda Aceh.

“Kami setuju untuk pembangunan tol Aceh. Tapi kami minta untuk ganti rugi lahan harus disesuaikan dengan kondisi lahan yang kami miliki,” kata Buchari, Minggu (6/9/2020).

Menurut warga, pihak KJPP maupun yang berkaitan dengan pembangunan tol Aceh, harus meninjau ulang terkait lahan pembangunan tol di Padang Tiji. Mereka meminta untuk dilakukan validasi kembali agar harga yang ditetapkan sesuai dengan harga ganti rugi yang diharapkan oleh masyarakat.

Bahkan sebelumnya warga mengaku, sempat diiming-iming harga ganti rugi lahan tol di Padang Tiji dengan nilai harga plus. Namun saat ini tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga warga nenolak ganti rugi dengan harga di bawah pasaran.

“Kami sulit koordinasi sama pihak penbangunan tol Aceh. Keberatan soal harga sudah kami ajukan kepada BPN Aceh, namun tidak direspon hingga saat ini,” tegas Buchari.

Diketahui sekitar belasan warga belum menerima ganti rugi lahan tol Aceh di Padang Tiji. Hal tersebut lantaran warga yang memiliki sekitar 21 persil tanah, menilai harga tidak sesuai dan jauh lebih murah dibandingkan dengan kondisi lahan yang mereka miliki.

“Kami merasa aneh dengan penentuan harga ganti rugi lahan. Bahkan ada lahan berdampingan untuk pembangunan tol Aceh namun harganya berbeda-beda,” ujarnya.

Selain itu warga juga menegaskan tetap menolak pembayaran jika harga ganti rugi lahan tidak ditinjau kembali. Mereka siap untuk mempertahan lahan meskipun harus berhadapan di Pengadilan.(RL)

BAGIKAN