Bawaslu Pidie Jaya Aceh Dorong Pembentukan Qanun Pengawasan Pilkades

0

AV- Pidie Jaya: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mendorong lahirnya Qanun Gampong tentang pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) disetiap Gampong di Pidie Jaya.

Hal tersebut disampaikan oleh komisioner Bawaslu Pidie Jaya saat memberikan materi pelatihan pembentukan Qanun Desa di aula wisma Kota Meuruedu. Pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh perangkat Desa se-Kabupaten Pidie Jaya, terdiri dari Tuha Peut Gampong dan Kepala Desa.

Ketua Bawaslu Pidie Jaya, Fajri M Kasem, Minggu (19/09/2020) mengatakan, sejauh ini belum ada satu lembaga apapun yang bertindak mengawasi jalannya proses demokrasi ditingkat Gampong, yaitu pemilihan Kepala Desa. Padahal seperti diketahui bersama dalam Pilkades sudah banyak praktek-praktek kecurangan yang dilakukan setiap calon Kepala Desa, subtansinya sama seperti penyelenggara pilkada maupun pemilu.

“Panitia pengawasan Pilkades sangat penting, menyusul banyaknya temuan pelanggaran saat Pilkades berlangsung, yaitu politik uang, dan pelanggaran lain yang mencederai demokrasi,” kata Fajri.

Ia menambahkan, tantangan mewujudkan demokrasi Gampong jelas bukan main-main. Pasalnya kucuran dana Desa sebesar Rp 1 miliar per Desa dari pemerintah pusat, memerlukan adanya birokrasi Desa yang berintegritas dan profesional. Demokrasi yang bersih adalah pondasi civil society yang kuat.

“Saya lihat perlu kiranya perangkat Gampong untuk mendorong lahirnya Qanun pengawasan Pilkades agar semua calon Kepala Desa dapat bertarung gagasan dan ide untuk membangun Gampong,” ujar Fajri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Forum Keuchik Kabupaten Pidie Jaya, Umar Abdullah, saat menghadiri pelatihan tersebut, mengatakan,
gagasan dari Bawaslu Pidie Jaya patut didukung, pembentukan panitia independen pengawasan Pilkades dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat Gampong.

“Kita lihat sekarang banyak Gampong yang ribut terjadi sengketa hasil Pilkades, itu dikarenakan tidak adanya lembaga yang mengawasi. Maka perlu ada badan hukum melalui Qanun,” kata Umar.

Ia juga mengatakan, membangun kultur bersih di masyarakat melalui pesta demokrasi Gampong atau Pilkades. Jika ditingkat Gampong sudah menjadi budaya, maka secara otomatis akan terpilih pemimpin yang bersih dan berkualitas. Menurutnya belajar demokrasi dari Gampong, warga akan semakin terberdaya. (ILHAM)

BAGIKAN