OJK Aceh: Membenturkan Qanun LKS dengan Pelayanan ATM Tidak Tepat

Kepala OJK Aceh, Yusri.

AV-Banda Aceh: Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri mengatakan, pelayanan sebagian ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tengah mengalami kendala saat ini tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh. Karena itu, Yusri meminta semua pihak untuk tidak membenturkan isu Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan situasi pelayanan ATM tersebut.

“Membenturkan isu Qanun LKS dengan pelayanan ATM saat ini tidak tepat. Sebab, aturan mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sudah dibahas sejak tahun 2015 oleh pihak terkait dan telah disahkan pada 2018, kemudian berlaku efektif pada 2021. Artinya isu dan perjalanan Qanun LKS Aceh sudah enam tahun,” sebut Yusri dalam keterangan persnya di Kantor OJK Aceh, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: MPU Aceh: Langkah Migrasi Sistem Bank Syariah Perlu Didukung

Menurut Yusri, proses migrasi sejumlah bank konvensional di Aceh, menjadi bank syariah, dan kemudian dimerjer lagi menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) memang membutuhkan proses. Pihaknya terus meminta dan memastikan kepada BSI di Aceh untuk benar-benar-benar bekerja optimal agar pelayanan ATM di provinsi ini dapat segera pulih.

“Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri, baru diwacanakan pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo dan sama sekali tidak ada hubungannya antara proses kendala teknis pelayanan ATM perbankan tersebut dengan Qanun LKS,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Ajak Bank Syariah Indonesia Bersinergi dengan Bank Aceh Syariah

Masyarakat juga harus memahami bahwa, di Aceh, terjadi dua kali perpindahan portofolio perbankan dan juga migrasi sistemnya, yakni sejak berlakunya Qanun LKS, bank konvensional, seperti BRI, BNI dan Mandiri, telah melakukan transfer aset ke BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Ditambah lagi, kebijakan pemerintah pusat yang menggabungkan bank-bank BUMN Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) juga telah menyebabkan bergabungnya seluruh sistem, aset, portofolio BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah di Aceh ke bank hasil merjer, yakni BSI.

“Jadi di Aceh itu menggabungkan 6 bank dan kesemua itu membutuhkan proses dan partisipasi aktif masyarakat,” jelas Yusri.

Baca Juga: OJK: Media Miliki Peran Literasi Perbankan Syariah

Yusri juga mengharapkan masyarakat Aceh untuk senantiasa mendukung keberadaan Qanun LKS, sebab, hal tersebut sudah menjadi keputusan saat ini, dan tentunya diharapkan aturan tersebut dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat di provinsi berjuluk serambi mekkah ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh, Nana Hendriana, meminta maaf kepada masyarakat atas kendala teknis pelayanan ATM yang kurang memuaskan saat ini.

Nana memastikan, pihaknya terus bekerja selama 24 jam agar pelayanan ATM segera normal kembali untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Aceh. Karna itu, tambahnya, pihaknya telah menurunkan sebanyak 31 tim IT dari kantor pusat, guna bekerja siang dan malam di provinsi ini untuk melakukan migrasi sistem.

Baca Juga: BSI Boyong 31 Tenaga IT ke Aceh Untuk Percepat Migrasi Mesin ATM

Saat ini, katanya, terdapat 450 unit ATM yang mengalami kendala, sebab sistem softwarenya belum migrasi ke sistem Bank Syariah Indonesia. Namun, katanya lagi, sejak turunnya tim IT dan hingga jelang lebaran nanti, pihaknya memastikan 100 unit di antaranya akan rampung dan telah beroperasi normal. Sementara sisanya akan tuntas pada awal Juni 2021 mendatang.

Karna itu, dirinya meminta dukungan penuh dari masyarakat Aceh, agar proses migarasi yang tengah dipacu pihaknya dapat segara tuntas. “Kami ingin selalu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di provinsi ini,” pungkasnya. (*/HS)

Berita Lain: